IKATAN PEMUDA TARBIYAH ISLAMIYAH

Sila

Tuesday, November 1, 2011

Saturday, September 17, 2011







Monday, July 5, 2010

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

ANGGARAN DASAR
BAB I
NAMA


Pasal 1
Nama organisasi adalah Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah disingkat IPTI dan disebut Pemuda Tarbiyah.

BAB II
WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

1. Pemuda Tarbiyah berdiri pada tanggal 5 Mei 1928 di Candung Bukittinggi Sumatera Barat secara historis bersama lahirnya Persatuan tarbiyah Islamiyah, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
2. PB Pemuda Tarbiyah berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB III
AZAS


Pasal 3
Pemuda Tarbiyah berasaskan Pancasila.

BAB IV
TUJUAN


Pasal 4
1. Membina dan mengembangkan Syari’at Islam yang beri’tikad ahl al-Sunnah wal Jama’ah dan bermazhab Imam Syafi’i RA.
2. Membina generasi muda Islam agar ber-akhlak al karimah dan senantiasa mengabdi dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang diridhai Allah Subhanahu Wata’ala.

BAB V
KEKUASAAN


Pasal 5
Kekuasaan tertinggi Pemuda berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya-
melalui Musyawarah Besar (Mubes).


BAB VI
SIFAT DAN FUNGSI


Pasal 6
Pemuda Tarbiyah bersifat Independen.
Pasal 7

Pemuda Tarbiyah berfungsi :
1. Sebagai wadah pengembangan sikap mental Pemuda Indonesia beriman dan bertaqwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2.Sebagai wadah kaderisasi generasi muda Tarbiyah yang ikut bertanggung jawab dalam
perjuangan membina dan mengembangkan kader – kader organisasi yang berkualitas,
memiliki keahlian dan keterampilan sebagai upaya menyiapkan pimpinan yang
mampu melanjutkan bangsa, negara dan agama.
3.Sebagai penyerap dan penyalur aspirasi Pemuda Tarbiyah untuk memperjuangkan
kepentingan – kepentingan generasi muda serta melakukan kegiatan – kegiatan yang
berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.


BAB VII
USAHA – USAHA


Pasal 8
Untuk mencapai tujuannya, organisasi ini berusaha :
1. Membina generasi muda bangsa agar beriman dan bertaqwa ber akhlak al karimah yang memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme.
2. Memajukan umat Islam dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Mengembangkan potensi kreatif, inovatif, keilmuan dan sosial budaya.
4. Berperan aktif dalam dunia pendidikan untuk menopang pembangunan bangsa dan negara melalui partisipasi aktif yang konstruktif.
5. Melaksanakan kegiatan – kegiatan lainnya sesuai dengan azas Organisasi yang berguna untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB VIII
KEANGGOTAAN


Pasal 9
1. Keanggotaan Pemuda Tarbiyah pada hakikatnya adalah seluruh generasi muda Indonesia yang beragama Islam dan menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Setiap anggota untuk keabsahan harus tercatat dalam buku keanggotaan dan memiliki Kartu Anggota yang dikeluarkan oleh PB Pemuda Tarbiyah terdiri dari :
a. Anggota Muda
b. Anggota Biasa
c. Anggota Kehormatan

BAB IX
PENGURUS


Pasal 10
1. Yang dapat dipilih dan diangkat menjadi Pengurus Besar Pemuda Tarbiyah ialah anggota biasa yang telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas terhadap organisasi.
2. Pimpinan Pemuda Tarbiyah yang telah berakhir masa jabatannya dapat dipilih kembali.


BAB X
BENTUK KEKUASAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI


Pasal 11
Kekuasaan tertinggi organisasi dipegang oleh :
1. Musyawarah Besar (MUBES) untuk tingkat pusat.
2. Musyawarah Wilayah untuk tingkat propinsi (MUSWIL)
3. Musyawarah Daerah (MUSDA) untuk tingkat Kabupaten/Kotamadya yang setingkat.
4. Musyawarah Cabang (MUSCAB) untuk tingkat Kecamatan/ yang setingkat.
5. Musyawarah Ranting MURAN pada tingkat Desa/ Kelurahan/ yang setingkat.

Pasal 12
Struktur organisasi Pemuda Tarbiyah adalah sebagai berikut :
1. Pada Tingkat Pusat :
a. Dewan Pembina Pusat (Wanbin).
b. Majelis Pertimbangan Pusat (MPP)
c. Pengurus Besar (PB)
2. Pada Tingkat Provinsi :
a. Dewan Penasehat (Wanhat)
b Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW)
c. Pimpinan Wilayah (PW)
3. Pada Tingkat Kabupaten/ Kotamadya :
a. Dewan Penasehat (Wanhat)
b Majelis Pertimbangan Daerah (MPD)
c. Pimpinan Daerah (PD)
4. Pada Tingkat Kecamatan :
a. Dewan Penasehat (Wanhat)
b Majelis Pertimbangan Cabang (MPC)
c. Pimpinan Cabang (PC)
5. Pada Tingkat Desa/Kelurahan/yang setingkatnya :
a. Penasehat
b. Pimpinan Ranting

BAB XI
KEKAYAAN ORGANISASI


Pasal 13
Sumber kekayaan organisasi berasal dari :
1. Iuran Anggota
2. Derma, Wakaf, Infak dan bantuan para dermawan.
3. Sumbangan – sumbangan yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan Undang – undang yang berlaku.
4. Yayasan Sosial dan Pendidikan milik Tarbiyah.
5. Badan Usaha milik organisasi.


ANGGARAN RUMAH TANGGA


BAB I
KEANGGOTAAN


Pasal 1
Yang dapat diterima menjadi anggota Pemuda Tarbiyah ialah setiap Pemuda Islam yang berusia 21 tahun dan menerima/ menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan semua Peraturan Organisasi.
Anggota Pemuda Tarbiyah ialah :
1. Anggota Muda, ialah generasi Muda Islam yang telah menyatakan ketersediaannya menjadi anggota Pemuda Tarbiyah dan setia kepada AD dan ART Pemuda Tarbiyah.
2. Anggota Biasa, ialah anggota muda Pemuda Tarbiyah atau Anggota Muda yang telah 1 (satu) tahun aktif dalam Pemuda Tarbiyah atau telah memperlihatkan aktifitas, loyalitas dan dedikasi pada organisasi.
3. Anggota Kehormatan, ialah mantan Pengurus Pemuda Tarbiyah, Pejabat, Pemerintah, Ulama, Tokoh Generasi Muda, Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama dan Para Dermawan yang mendorong dan menyokong kegiatan, memiliki loyalitas dan dedikasi pada organisasi serta menyetujui AD dan ART Pemuda Tarbiyah serta semua peraturan organisasi.


BAB II
SYARAT MENJADI ANGGOTA


Pasal 2
1. Setiap orang yang ingin menjadi anggota Pemuda Tarbiyah harus memenuhi persyaratan yang telah disepakati organisasi serta menyatakan ketersediaan dan kesetiaannya terhadap azas dan tujuan organisasi.
2. Bila telah memenuhi ketentuan ayat (I) dan senantiasa mengikuti kegiatan – kegiatan, mengabdi dan bertanggungjawab kepada organisasi yang bersangkutan dinyatakan sebagai Anggota Muda.
3. Dan bila telah memenuhi ayat (1) dan (2) dan telah menunjukkan prestasi baik untuk berorganisasi, maka yang bersangkutan dapat dinyatakan sebagai Anggota Biasa.
4. Khusus untuk Anggota Kehormatan, kecuali mantan Pemuda Tarbiyah, maka penetapan Anggota Kehormatan dilaksanakan oleh Pengurus Besar Pemuda Tarbiyah.


BAB III
KEWAJIBAN ANGGOTA


Pasal 3
Setiap Anggota berkewajiban :
1. Membayar iuran organisasi.
2. mengikuti kegiatan – kegiatan organisasi.
3. Menjunjung tinggi nama baik organisasi.
4. Untuk anggota kehormatan dan simpatisan tidak berlaku ayat (1) dan (2).


BAB IV
HAK ANGGOTA


Pasal 4
1. Setiap Anggota berhak :
a. Memperoleh perlakuan yang sama dari/ untuk organisasi.
b. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.
c. Memilih dan dipilih menjadi pengurus.
d. Memperoleh pendidikan kader, penataran – penataran serta pembinaan dan bimbingan dari organisasi.

2. Setiap Anggota Kehormatan berhak :
Mengeluarkan pendapat serta mengajukan usul atau nasihat, baik diminta maupun tidak, secara tertulis atau lisan.

BAB V
BERAKHIRNYA ANGGOTA


Pasal 5
Anggota berakhir karena :
1. Meninggal dunia.
2. Atas permintaan sendiri.
3. Diberhentikan.
Pasal 6
Prosedur pemberhentian dan me-nonaktif-kan anggota :
1. Tuntunan pemberhentian/ nonaktif diajukan oleh dan atau melalui Pengurus Pimpinan wilayah.
2. Khusus terhadap unsur Pimpinan Pusat, dilakukan oleh Pimpinan Pusat.
3. Dalam hal yang luar biasa, Pengurus Besar Pemuda Tarbiyah dapat melakukan skorsing/ pemberhentian secara langsung.
Pasal 7
Pembelaan :
1. Anggota yang dikenakan skorsing dapat mengajukan pembelaan diri kepada organisasi tertinggi.
2. Putusan di non-aktifkan/ pemberhentian dilaksanakan melalui rapat pimpinan paripurna yang dilakukan khusus untuk itu.
3. Bila yang bersangkutan dalam ayat (1), tidak menerima keputusan, dapat melakukan dalam Musyawarah Besar.
4. Prosedur pembelaan diatur dalam suatu aturan khusus.


BAB VI
SUSUNAN KEPENGURUSAN ORGANISASI


Pasal 8
Dewan Pembina, Majelis Pertimbangan Pusat dan Dewan Penasehat:
1. Dewan Pembina adalah penasehat di tingkat pusat.
2. Majelis Pertimbangan Pusat di tingkat pusat.
3. Dewan Penasehat adalah badan yang dibentuk di tingkat Propinsi
4. Dewan Penasehat adalah badan yang dibentuk di tingkat Propinsi

Pasal 9
1. Unsur Dewan Pembina terdiri dari :
a. Ketua
b. Sekretaris
c. Anggota – anggota
2. Unsur Majelis Pertimbangan Pusat :
a. Ketua
b. Sekretaris
c. Anggota - anggota
3. Unsur Pimpinan Wilayah,Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang terdiri dari:
a. Ketua
b. Sekretaris
c. Anggota – anggota
Pasal 10
1. Pengurus Besar terdiri dari :
a. Ketua Umum
b. Ketua – ketua
c. Sekretaris Jenderal
d. Sekretaris - sekretaris
e. Bendahara Umum
f. Bendahara – bendahara
g. Ketua Departemen
h. Anggota Departeman
i. Lembaga – lembaga

2. Pengurus Wilayah terdiri dari :
a. Ketua
b. Wakil Ketua
c. Sekretaris
d. Wakil – wakil Sekretaris
e. Bendahara
f. Wakil – wakil Bendahara
g. Biro – biro


3. Pengurus Daerah terdiri dari :
a. Ketua
b. Wakil – wakil Ketua
c. Sekretaris
d. Wakil – wakil Sekretaris
e. Bendahara
f. Wakil – wakil Bendahara
g. Bagian – bagian
4. Pengurus Cabang terdiri dari :
a. Ketua
b. Sekretaris
c. Sekretaris
d. Bendahara
e. Bendahara
f. Seksi – seksi
5. Pengurus Ranting sekurang – kurangnya terdiri dari :
a. Ketua
b. Sekretaris
c. Bendahara
d. Seksi – seksi Umum

Pasal 11
Departemen/ Biro/ Bagian – bagian/ sub seksi terdiri dari :
1. Jenis Departemen adalah sebagai berikut :
- Organisasi dan Kaderisasi
- Pendidikan dan latihan
- Dakwah dan Penerangan
- Politik, Hukum dan HAM
- Kerjasama antar Organisasi dalam dan Luar Negeri
- Pelestarian Lingkungan Hidup
- Tenaga Kerja
- Pertanian, Kelautan dan kehutanan
- Ekonomi dan Koperasi Syariah
- Kesehatan, Sosial dan Keluarga Berencana
- Olahraga dan Seni Budaya
- Partisipasi Pembangunan
2. Jenis Biro/ Bagian adalah sebagai berikut :
- Organisasi dan Kaderisasi
- Pendidikan dan Pelatihan
- Dakwah dan Penerangan
- Politik, Hukum dan HAM
- Kerjasama antar Organisasi
- Pelestarian Lingkungan Hidup
- Tenaga Kerja
- Pertanian, Kelautan dan Kehutanan
- Ekonomi dan Koperasi Syariah
- Kesehatan, Sosial dan Keluarga Berencana
- Olahraga dan Seni Budaya
3. Untuk tingkat Cabang dan Ranting terdiri dari Seksi – seksi yang disusun sesuai dengan kebutuhan.
4. Jumlah Departeman/ Biro – biro/ Bagian – bagian/ Seksi – seksi disesuaikan dengan kebutuhan pada masing – masing tingkat organisasi.

Pasal 12
1. Di tingkat Pusat dan Daerah dapat dibentuk Lembaga – lembaga sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Lembaga adalah alat kelengkapan organisasi dalam bidang tertentu, sesuai dengan kebi- jaksanaan dasar yang ditetapkan oleh Pengurus Besar berdasarkan kebutuhan organisasi.
3. Lembaga Tingkat Pusat bertanggung jawab secara organisasi kepada Pengurus Besar dan Lembaga Daerah bertanggung jawab secara organisasi kepada Pengurus Wilayah.
4. Mekanisme Kerja ditetapkan oleh Pengurus Besar.
5. Fungsi Lembaga :
a. Meningkatkan daya guna dan hasil guna dari pelaksanaan program Pemuda Tarbiyah.
b. Memperluas jangkauan partisipasi/ komunikasi dengan organisasi Pemuda lain dalam hal – hal tertentu.
c. Membina anggota dalam bidang profesi tertentu.


BAB VII
WEWENANG DEWAN PEMBINA,
DEWAN PEMUDA DAN PENASEHAT


Pasal 13
Dewan Pembina :
1. Dewan Pembina Pemuda Tarbiyah merupakan Badan yang memberikan saran dan nasehat kepada Pengurus Besar Pemuda Tarbiyah.
2. Dewan Pembina hanya berada di Tingkat Pusat.
3. Dewan Pembina ditetapkan oleh Musyawarah Besar.

Pasal 14
Dewan Pimpinan Pemuda Tarbiyah :
1. Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) memberikan pokok – pokok pikiran demi kelancaran pelaksanaan program Pengurus Besar.
2. Memberikan saran dan nasehat kepada Pengurus Besar Pemuda Tarbiyah dalam menjalankan dan mengendalikan segala kegiatan usaha pengembangan organisasi.
3. Dewan Pimpinan Pemuda Tarbiyah ditetapkan oleh Musyawarah Besar.


Pasal 15
Dewan Penasehat :
1. Dewan Penasehat memberikan saran dan nasehat kepada , PW,PD dan PC.
2. Ikut membantu memberikan pokok– pokok pikiran demi kelancaran pelaksanaan Prog- gram Pemuda Tarbiyah , PW, PD dan PC.
3. Memberikan saran dan nasehat kepada , PW, PD dan PC.
4. Dewan Penasehat dan Penasehat ditetapkan oleh Muswil, Musda dan Muscab.

BAB VIII
WEWENANG PENGURUS


Pasal 16
Pengurus Besar
1. Pengurus Besar merupakan badan eksekutif tertinggi Pemuda Tarbiyah.
2. Pengurus Besar berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang tercantum dalam AnggaranDasardanAnggaran Rumah Tangga.Keputusan–keputusanMubes, Musyawarah Pimpinan Paripurna, Rakernas serta memperhatikan saran–saran dari Majelis Pertimbangan Pusat.
3. Pelaksanaan tugas – tugas Dewan Pembina Pusat menurut tata kerja yang diputuskan dalam suatu keputusan organisasi.
4. Pengurus Besar berwenang mengesahkan Pengurus Wilayah.
5. Pengurus Besar berwenang membentuk lembaga – lembaga organisasi.
6. Pengurus Besar berwenang menyusun dan menetapkan peraturan organisasi(PO)
7. Pengurus Besar berkewajiban memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Besar.
Pasal 17
Pimpinan Wilayah :
1. Pimpinan Wilayah merupakan badan eksekutif tertinggi Pemuda Tarbiyah di tingkat Propinsi.
2. Pimpinan Wilayah berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga, Keputusan – keputusan Munas, Musyawarah Pimpinan Paripurna, Rakernas, Keputusan Peraturan Organisasi, Keputusan Muswil, Rapat Kerja Wilayah serta memperhatikan saran – saran dari Dewan Penasehat Wilayah Pemuda Tarbiyah.
3. Pimpinan Wilayah bertugas memutuskan tata kerja Pimpinan Wilayah.
4. Pimpinan Daerah berwenang membentuk dan mengesahkan Pimpinan Cabang.
5. Dalam Hal Pimpinan cabang tidak dapat mengambil keputusan berhubung suatu hal, PD berwenang mengambil kebijaksanaan organisasi di tingkat Cabang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Wilayah, serta memperhatikan saran – saran dari Dewan Penasehat Tk. II Pemuda Tarbiyah.
6. Pimpinan Daerah berkewajiban memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Daerah.

Pasal 18
Pimpinan Daerah :
1 Pimpinan Daerah merupakan badan eksekutif tertinggi Pemuda Tarbiyah di
tingkat Kabupaten /kotamadya
2. Pimpinan Daerah berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga, Keputusan – keputusan Munas, Musyawarah Pimpinan Paripurna,Rakernas,KeputusanPeraturanOrganisasi,KeputusanMuswil,RapatKerjaWila-yah serta memperhatikan saran– saran dari Dewan Penasehat Wilayah Pemuda Tarbiyah.
3. Pimpinan Daerah bertugas memutuskan tata kerja Pimpinan Daerah
4. Pimpinan Daerah berwenang membentuk & mengesahkan Pimpinan Cabang
5. Dalam Hal Pimpinan cabang tidak dapat mengambil keputusan berhubung suatu hal, PD berwenang mengambil kebijaksanaan organisasi di tingkat cabang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Wilayah, serta memperhatikan saran – saran dari Dewan Penasehat Daerah Pemuda Tarbiyah.
6. Pimpinan Daerah berkewajiban memberikan pertanggung jawaban kepada
Musyawarah Daerah.

Pasal 19
Dewan Pimpinan cabang :
1. Pimpinan Cabang merupakan badan eksekutif tertinggi Pemuda Tarbiyah di Tingkat Kecamatan.
2. Pimpinan Cabang berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga . Keputusan – keputusan Munas, Musyawarah Pimpinan Paripurna , Rakernas, Keputusan/ Peraturan Organisasi, Keputusan Muswil, Musda dan Rapat Kerja Cabang dalam rangka pelaksanaan Program Pemuda Tarbiyah.
3. Pimpinan cabang berwenang membentuk dan mengesahkan Pengurus Ranting dengan persetujuan PD.
4. Pimpinan Cabang berkewajiban memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Cabang.

Pasal 20
Pengurus Ranting :
1. Pimpinan Ranting Pemuda Tarbiyah dengan wilayah kewenangannyadiKelurahan Desa dan yang setingkat adalah merupakan satuan pelaksanaan program organisasi.
2. Peraturan ketentuan serta fungsi dari pimpinan ranting ditentukan oleh Pimpinan Cabang.
Pasal 21
Syarat – syarat Pengurus :
1. Bertaqwa kepada Allah Swt.
2. Jujur, Disiplin, bertanggung jawab, ber-akhlak al karimah.
3. Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap organisasi.
4. Memiliki kemampuan berorganisasi.
5. Mempunyai waktu untuk berorganisasi.

Pasal 22
Musyawarah dan Rapat terdiri dari :
1. Musyawarah Besar (MUBES)
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)
3. Rapat Pimpinan Paripurna (RAPIM)
4. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
5. Musyawarah Wilayah (MUSWIL)
6. Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL)
7. Musyawarah Daerah (MUSDA)
8. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA)
9. Musyawarah Cabang (MUSCAB)
10. Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB)
11. Musyawarah Ranting (MUSRAN)
Pasal 23

1. Musyawarah Besar (MUBES)
a. Memegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi.
b. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
c. Menetapkan Program umum organisasi
d. Menetapkan Keputusan – keputusan organisasi.
e. Menetapkan Dewan Pembina organisasi
f. Memilih/ mengangkat dan menetapkan susunan Pengurus Pengurus Besar.
g. Menilai dan mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus Besar.
h. Diadakan 5 (lima) tahun sekali.

2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)
a. Mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan MUBES.
b. Diselenggarakan apabila organisasi mengalami kondisi dan suasana yang meresahkan sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup organisasi.
c. Dapat diselenggarakan atas rekomendasi Musyawarah Pimpinan Pusat.

3. Rapat Pimpinan Paripurna (RAPIM)
a. Mengambil Keputusan organisasi, kecuali yang menjadi wewenang Musyawarah Nasional seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.
b. Rapat ini dilaksanakan oleh PB bersama PW lainnya.
c. Rapat ini berwenang merasionalisasikan kepengurusan jika dikehendaki.

4. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
a. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Program Umum Organisasi dan menetapkan program selanjutnya.
b. Dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali.
c. Dihadiri oleh PW– PD.


5. Musyawarah Wilayah dan Daerah
a. Menyusun Program Kerja Wilayah/ Daerah dalam rangka pelaksanaan Program Umum organisasi.
b. Memiliki pertanggung jawabkan Pimpinan Wilayah/ Daerah.
c. Memilih/ mengangkat dan menetapkan susunan PengurusPimpinanWilayah/ Daerah.
d. Memilih dan menetapkan dewan Penasehat Wilayah/ Daerah.
e. Diadakan 5 (lima) Tahun sekali.

6. Rapat Kerja Wilayah/ Daerah
a. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Program Kerja PW/ Daerah sebelumnya dan menyusun/ menetapkan program kerja selanjutnya.
b. Dilaksanakan antara dua Muswil/ Daerah.
7. Musyawarah Cabang dan Musyawarah Ranting
a. Muscab/ Musra diadakan 5 tahun sekali.
b. Menilai Pertanggung jawaban Pimpinan Cabang/ Pimpinan Ranting.
c. Memilih dan menetapkan Pimpinan Cabang/ Pimpinan Ranting.
8. Rapat Kerja Cabang dan Ranting
a. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program kerja cabang/ ranting sebelumnya dan menyusun/ menetapkan program kerja selanjutnya.
b. Diadakan diantara 5 (lima) Musyawarah Cabang/Ranting.

BAB IX
TATA TERTIB MUSYAWARAH DAN RAPAT


Pasal 24
Musyawarah Besar (Mubes)/ Rapat Kerja Nasional

1. Peserta / Rakernas terdiri atas utusan dewan Pembina, Pengurus Besar, Pimpinan Wilayah dan Daerah, serta para undangan.
2. Pimpinan Mubes/ Rakernas dipilih dari dan oleh anggota utusan Mubes/ Rakernas.
3. Yang mempunyai hak suara ialah utusan PW dan PB Pemuda Tarbiyah, peninjau mempunyai hak bicara atas persetujuan Pimpinan Mubes / Rakernas.
4. Mubes/ Rakernas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah utusan PW dan PB Pemuda Tarbiyah.
5. Apabila pada ayat (4) tidak terpenuhi, maka Mubes/ Rakernas diundurkan selama 2 x 24 jam dan setelah itu dianggap sah.
6. Banyaknya utusan Dewan Pembina, PW, PD dan PB Pemuda Tarbiyah dalam Mubes/ Rakernas ditetapkan melalui keputusan Rapat Pimpinan Paripurna.



Pasal 25
Musyawarah Wilayah / Rakerwil :
1. Peserta Muswil / Rakerwil terdiri atas utusan Penasehat PW, serta para undangan PW Pemuda Tarbiyah.
2. Yang mempunyai hak suara ialah utusan PD atau anggota urusan PD yang belum terbentuk dan PW Pemuda Tarbiyah.
3. Peninjau mempunyai hak bicara atas izin pimpinan Muswil / Rakerwil
4. Muswil / Rakerwil / Rakerwil dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh utusan PD.
5. Apabila dalam Musyawarah pertama tidak mencapai kuorum seperti tersebut pada ayat (4) tidak terpenuhi, maka Muswil/ Rakerwil diundurkan selama 10 Jam dan setelah itu dianggap sah.
6. Banyak utusan PD ditentukan oleh PW.
7. Setelah pertanggung jawaban PW diterima Muswuil, maka PW dinyatakan demisioner.

Pasal 26
Musyawarah Daerah / Rakerda :
1. Peserta Musda/ Rakerda terdiri atas utusan Penasehat PD, Pimpinan Daerah Pimpinan Cabang serta para undangan PD Pemuda Tarbiyah.
2. Yang mempunyai hak suara ialah utusan Pimpinan Cabang atau Anggota utusan cabang yang belum terbentuk dan PD Pemuda Tarbiyah.
3. Peninjau mempunyai hak bicara atas izin pimpinan Musda /Rakerda .
4. Musda/Rakerda yang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh dari urusan cabang dan PD Pemuda Tarbiyah.
5. Apabila dalam Musyawarah pertama tidak mencapai kuorum seperti tersebut pada ayat (4) tidak terpenuhi, maka Musda/ Rakerda diundurkan selama 2 x 24 jam dan setelah itu dianggap sah.
6. Banyak utusan Cabang ditentukan oleh PD
7. Setelah pertanggung-jawaban PD diterima Musda, maka PD dinyatakan demisioner.
Pasal 27
Musyawarah Cabang/ Rapat Cabang
1. Peserta Muscab/ Rakercab terdiri atas utusan Penasehat Cabang, Pimpinan Ranting, Pimpinan Cabang serta para undangan PC Pemuda Tarbiyah.
2. Peraturan hak suara Peserta Muscab/ Rakercab ditetapkan oleh pimpinan Ranting.
3. Jumlah Peserta/ utusan Muscab/ Rakercab ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.
Pasal 28
Musyawarah Ranting
1. Peserta Musyawarah Ranting terdiri atas utusan Pimpinan Ranting, Anggota – anggota, Penasehat serta para undangan lainnya.
2. Peraturan hak suara peserta Musyawarah Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.
3. Jumlah Peserta/ Utusan Musyawarah Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.
4. Pengurus Ranting bertanggung jawab kepada Pimpinan Cabang.

BAB X
KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 29
1. Musyawarah dan Rapat – rapat yang disebutkan dalam BAB VIII dan BAB IX Anggaran Rumah Tangga ini adalah apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir.
2. Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Khusus untuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga :
a. Untuk mengubah AD/ART Mubes harus sekurang – kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan yang hadir.
b. Untuk hal ini, putusan diambil dengan persetujuan sekurang – kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan yang hadir.

BAB XI
K E U A N G A N


Pasal 30
1. Iuran anggota ditetapkan dalam peraturan organisasi.
2. Segala hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi, wajib di pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang mengatur masalah keuangan dalam peraturan organisasi.
3. Pertanggung jawaban keuangan disampaikan dalam Musyawarah dan Rapat - rapat organisasi.

BAB XII
A T R I B U T


Pasal 31
1. Lambang Pemuda Tarbiyah adalah SINAR MATAHARI ke delapan penjuru mata angin berwarna merah dengan jumlah sinar sebanyak 32 buah dan didalam bulatan Bulan Sabit berwarna putih yang kedua ujungnya mengarah ke satu titik kearah timur dimana terletak BINTANG yang bersudut 5 dan Bintang berwarna putih. Pada sisi utara penjuru angin me lengkung kalimat Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah dengan hurup arab berwarna hitam dan Diapit dengan lingkaran Padi Kapas dan bagian atas tertera huruf singkatan IPTI serta tulisan PEMUDA TARBIYAH pada tengah– tengah lilitan pita.
2. Arti lambang organisasi
a. Matahari yang memancar ke delapan penjuru angin melambangkan cita – cita PEMUDA TARBIYAH ingin menggapai lima Benua, bersahabat dengan semua bangsa, dan Silaturahmi secara seiman/seagama.
b. Bintang yang bersinar melambangkan tugas/ Risalah PEMUDA TARBIYAH untuk menegakkan kalimat Tauhid dan memelihara Ukhuwah Islamiyah.
c. Bulan Sabit lambang optimisme dan harapan akan Menjadi Bulan Purnama.
d. Warna Dasar Putih lambang ketulusan, dan kesucian.
e. Merah pada bulan dan bintang melambangkan keberanian,semangat pemudadalam menjaga dan mempertahankanNegara Republik Indonesia dengan didasari dasari semangat Nasionalis,Religius terhadap keyakinan yang berlandaskan kebenaran.
f. Warna Hitam melambangkan Istikomah (Keteguhan).
g. Padi dan Kapas menunjukkan visi IPTI yaitu terciptanya masyarakat Indonesia yang sejahtera, berkeadilan sosial dan beradab.
h. Uraian rinci akan diatur dalam peraturan organisasi (PO).
3. Lambang seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipergunakan untuk pembuatan bendera, Jacket, Badge, Vandel dan benda – benda lain yang menunjukkan identitas Pemuda Tarbiyah :
a. Bendera terdiri dari bendera panji untuk di ruangan dan bendera untuk di lapangan yang berukuran 3 : 2 melebar ke samping ditengah– tengah terdapat lambang organisasi yang seimbang dengan luar bidang. Untuk Bendera Panji, dikelilingi pita rumbai putih.
b. Keterangan tentang Jas, Jacket dan pakaian Satgas terlampir pada buku dan akan diperjelas uraiannya pada Peraturan Organisasi (PO).
c. Badge, Vandel, Stempel dan Papan Nama terlampir pada buku ini.
d. Bentuk, Warna dan Penjelasan lengkap tentang tata cara penggunaan serta pengaturan lebih lanjut atribut seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dalam peraturan organisasi.
4. Organisasi ini mengupayakan 2 jenis lagu Pemuda Tarbiyah yaitu “Mars Hymne Pemuda Tarbiyah” dan “Obor Pemuda Tarbiyah” yang harus dinyanyikan dengan semangat dan Khidmat dalam stiap acara resmi yang diadakan oleh Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah.

BAB XIII
PENUTUP


Pasal 32
A. Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.
B. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Januari 1981, kemudian diperbaharui pada tanggal 19 Oktober 1986, selanjutnya diperbaiki dan disahkan pada Musyawarah Nasional I di Bandung tanggal 23 Pebruari 1988, kemudian disempurnakan pada Munas II di Jakarta tanggal 1 Nopember 1991. Dan diperbaharui kembali pada tanggal 25 Januari 1997 di, yang selanjutnya disempurnakan dan disahkan pada Musyawarah Nasional III pada tanggal 7 Mei 1998 di Bogor - Jawa Barat dan diperbaharui pada Munas IV pada tanggal 3 sampai 6 Mei 2009 di Bogor Jawa Barat.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 5 Mei 2009



MUSYAWARAH NASIONAL IV
IKATAN PEMUDA TARBIYAH ISLAMIYAH

Pimpinan Sidang
Drs. Mappatutu
Anggota - anggota
H. Arief Hudaya Nasution
M. Agus Rahman, SE
Drs. Djamaluddin Amir
Baby Banteng, ST.MTS

Sunday, January 17, 2010


Pemuda indonesia adalah ahli waris cita-cita bangsa yang syah dan sekaligus generasi penerus yang senantiasa berdiri digarda depan dengan memperjuangkan citacita luhur rakyat Indonesia dalam mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT, ”BALDATUN THAYYIBATUN FIMARDHATILLAH”berdasarkan Pancasila dan Undang undang Dasar 1945

Pemuda Tarbiyah bagian dari pemuda Indonesia Sebagai Organisasi Kemasyarakatan bercirikan Islam sadar akan hak kewajibannya serta peranan dan tanggung jawabnya terhadap Pembangunan manusia Indo nesia seutuhnya maupun terhadap pembangunan seluruh rakyat Indonesia’. Untuk itu Pemuda Tarbiyah bertekat memberikan karya nyatanya untuk mewujudkan nilai nilai luhur dari subtansi itu.dalam bentuk“Penguatan Wawasan Kebangsaan yang kuat dan dinamis,sebagai wujud dari pengabdian Kepada Bangsa Negara dan Agama aplikasinya yaitu dalam bentuk Pendidikan, Dakwah dan Sosial kemasyarakatan.

Realitas dari perkembangan jaman dewasa ini adalah proses transisi transformasi menuju Indonesia baru yang lebih adil dan makmurdemokratis maju dan moderen.Perkembangan tersebut pada gilirannya memposisikan segenap warga Pemuda Tarbiyah khususnya pemuda Indonesia pada umumnya dihadapkan pada kondisi transisional denganberbagai kompleksitas permasalahan yang menyertainya, yaitu denganmunculnya berbagai endemik komplik ditengah masyarakat kita diberbabagai tempat,bencana gempa dimanamana,ancaman terorisme yang tak kunjung padam,egosentris kelompok,etnis,politik dan budaya,bahkan agama yang harus digaris bawahi sebagai bentuk efuoria belaka.Hal tersebut cenderung telah menjadi patologis bagi ekuibirium kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia,berbagai upaya petinggi bangsa seolah tampahasil,sampai saat ini masih dihadapkan dengan berbagai masalah cukup komplek.Bagaimana solusi untuk mewujudkan kehidupan normal? dari Keterpurukan yang melanda bangsa ini tentu tidak boleh dibiarkan, tanpa adanya usaha konkrit untuk melakukan berbagai langkah penyelamatan agar tidak tersungkur dalam keterpurukan yang berkepanjangan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan krisis beserta implikasinya, yaitu Pertama Lemahnya penghayatan dan pengalaman agama, pemahaman yang sempit serta pola interaksi antar umat beragama yang tidak harmonis. Kedua sentralisasi pemerintah yang mengabaikan kepentingan daerah, sehingga menimbulkan fanatisme kedaerahan. Ketiga kurang berkembangnya pemahaman atas kebinekaan dan kemajemukan daloam kehidupan berbangsa. Keempat ketindakadilan ekonomi serta prilaku ekonomi yang bertentangan dengan etika dan moralitas. Kelima kurangnya keteladanan dalam sikap dan prilaku sebagai pimpinan dan tokoh bangsa. Keenam tidak berjalannya penegakkan hukum secara optimal. Ketujuh keterbatasan kemampuan budaya lokal, daerah dan nasional dalam merespon pengaruh negatif budaya luar.

Untuk dapat keluar dari hambatan, kemunduran, dan ketidakmampuan mengaktualisasikan segenap potensi untuk mencapai persatuan, mengembangkan keharmonisan dan kemajuan, maka diperlukan penanganan secara serius dengan melibatkan berbagai elemen bangsa. Untuk itu diperlukan suatu landasan konsep yang kuat untuk membangun kembali persatuan dan kesatuan bangsa serta jiwa nasionalisme dengan menumbuh-kembangkan ”Wawasan Kebangsaan”.

Wawasan Kebangsaan sebagai sudut pandang suatu bangsa dalam memahami jati diri dan lingkungan sesuai dengan keadaan wilayah suatu negara dan sejarah yang dialaminya, Wawasan ini menentukan cara suatu bangsa dalam memanfaatkan kondisi geografi, sejarah, dan sosial budaya dalam mencapai cita cita dan menjamin kepentingan nasionalnya Wawasan Kebangsaan itu meliputi tiga hal yang seharusnya tertanam dalam jiwa masyarakat Indonesia diberbagai lapisan dan kalangan. Pertama rasa kebangsaan adalah suatu perasaan rakyat, masyarakat dan bangsa Indonesia terhadap kondisi bangsanya dalam perjalanan menuju cita-cita masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Kedua paham kebangsaan adalah pengertian tentang bangsa, meliputi apa bangsa itu dan bagaimana mewujudkan masa depanya. Ketiga semangat kebangsaan dan nasionalisme, merupakan perpanduan atau sinergi dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan, dari semangat rela berkorban dan dapat menumbuhkan patriotisme.

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Makna dalam hakikat serta penghayatan wahana wawasan kebangsaan tersebut paling penting dipahami oleh setiap warga negara, terutama para Aparatur Pemerintah yang berperan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan RI. Mengingat urgensi wawasan kebangsaan yang harus dipahami oleh masyarakat secara luas. Maka diperlukan suatu media sebagai wadah untuk mensosialisasikan. Sudah menjadi program Pemuda Tarbiyah untuk mengaplikasikannya. Insya Allah dalam waktu yang tidak begitu lama, PB. IPTI akan mengadakan dialog pemuda bukan saja kalangan Pemuda Tarbiyah tetapi akan menghadirkan tokoh – tokoh pemuda dari berbagai elemen bangsa yang terbingkai dalam kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Semoga!

Wednesday, December 30, 2009




Grand Launching "PEMUDA TARBIYAH" blogspot




BISMILLAHIRAHMAN NIRAHIM


Allah SWT, sesungguhnya telah menetapkan Islam sebagai ajaran yang hak dan sempurna untuk hidup dan kehidupan manusia, sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi dengan kewajiban senantiasa mengabdikan diri kepada-Nya.

Menurut ajaran Islam, kehidupan yang harmonis adalah perpaduan yang utuh antara aspek duniawi dan ukhrawi, fisik, material dan mental spiritual, individu dan sosial serta iman, ilmu dan amal dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Atas berkat rahmat Allah SWT. bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan. Umat Islam Indonesia sebagai pejuang dan pewaris serta penerus sejarah, berkewajiban mengisi perjuangan itu dalam wadah Negara Republik Indonesia menuju terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, “Baldatun Thayibatun Warabbun Ghafur” berdasarkan Pancasila.

Generasi Muda Islam sebagai generasi muda bangsa berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pembangunan manusia Indonesia seutuhnya serta pembangunan seluruh rakyat Indonesia bertekad memberikan darma baktinya untuk mewujudkan nilai – nilai Ketuhanan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia , dalam rangka pengabdian kepada Agama, Negara dan bangsa.
Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah (Pemuda Tarbiyah) menyadari sepenuhnya, bahwa ikhtiar mewujudkan nilai – nilai tersebut merupakan pancaran dari ajaran Islam yang dilaksanakan dengan semangat nasionalisme dan patriotisme, maka upaya memelihara dan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan merupakan kewajiban utama bagi seluruh bangsa Indonesia.

DAYAT ROSIMAN AS.
Sekjen PB. IPTI